Otoritas Jasa Keuangan

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Keterangan Lengkap

Pelajaran 0 Comments

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Keterangan Lengkap – Kali ini akan membahas definisi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan tugas, wewenang dan prinsip-prinsipnya. Berikut penjelasannya

Memahami OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OJK adalah lembaga negara dengan fungsi dan tugas dalam kaitannya dengan aplikasi terintegrasi dari sistem regulasi dan pengawasan industri jasa keuangan. Yang termasuk dalam industri jasa keuangan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi: \ t

  • Perbankan
  • Pasar modal
  • Asuransi
  • [GA] Dana pensiun
  • Lembaga keuangan
  • Dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan berdasarkan UU No. OJK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam pelaksanaan tugasnya.

Latar Belakang Pembentukan OJK

Otoritas Jasa Keuangan

Latar belakang pendirian OJK adalah karena kebutuhan untuk mengembangkan sejumlah lembaga pelaksana yang bertugas mengawasi dan menyediakan sektor jasa keuangan. Mengacu pada definisi OJK di atas, ada sejumlah faktor yang mendukung pembentukan Otoritas Jasa Keuangan:

1. Mandat UU

Mandat / mandat Undang-undang ini adalah untuk membentuk lembaga pengawas di sektor jasa keuangan termasuk Perbankan, Asuransi, Sekuritas, Dana Pensiun, Modal Ventura, Layanan Pembiayaan, dan lembaga lain yang mengelola dana publik.

2. Pengembangan Industri Jasa Keuangan

Globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan dan kemajuan pesat dalam teknologi informasi membuat industri keuangan sangat dinamis, kompleks, dan saling terkait.

3. Harmonisasi Lembaga Jasa Keuangan

Lembaga jasa keuangan dengan sejumlah anak perusahaan di bidang jasa keuangan dengan berbagai kegiatan bisnis (konglomerat) harus diawasi.

Misalnya, Bank memiliki anak perusahaan di bidang Asuransi, Pendanaan, Layanan Efek dan Dana Pensiun.

4. Perlindungan Konsumen

Layanan keuangan tentu saja meningkatkan kompleksitas masalah dan pelanggaran dalam industri ini. Oleh karena itu, pendidikan, perlindungan konsumen dan fungsi perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan dari pihak terkait.

Tugas dan Wewenang OJK

Sebagaimana dinyatakan secara singkat dalam definisi OJK di atas, OJK pada umumnya memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Berdasarkan definisi OJK di atas, ini adalah bagian dari tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan:

Tugas OJK

Secara umum ada 3 tugas OJK, termasuk:

  • Mengatur dan mengawasi kegiatan layanan keuangan, baik di sektor Perbankan dan Non-Perbankan.
  • Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
  • Manajemen dan pengawasan kegiatan layanan keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pendanaan, dan lembaga keuangan lainnya.

Otoritas OJK

Otoritas OJK dalam tugas-tugas pengaturan dan pengawasannya adalah sebagai berikut:

  • Pembentukan undang-undang di industri jasa keuangan.
  • Membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan dalam industri jasa keuangan.
  • Membuat dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK.
  • Atur prosedur untuk menetapkan manajer hukum di lembaga jasa keuangan.
  • Mengatur struktur dan infrastruktur organisasi, dan mengelola kekayaan dan kewajiban.
  • Membuat dan menetapkan peraturan tentang prosedur sanksi berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan.
  • Membuat dan menetapkan kebijakan tentang prosedur pengawasan untuk industri jasa keuangan.
  • OJK dapat mengawasi, memeriksa, menyelidiki dan membela konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Layanan Keuangan.
  • Administrasi sanksi administrasi untuk pihak yang melanggar hukum dan peraturan di sektor jasa keuangan.

Lihat Juga :